Perang Dunia I

Perang Dunia I (PDI) adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atauPerang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939, dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia, yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Sekutu (berdasarkan Entente Tiga yang terdiri dari Britania Raya, Perancis, dan Rusia) dan Kekuatan Sentral (terpusat pada Aliansi Tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia; namun saat Austria-Hongaria melakukan serangan sementara persekutuan ini bersifat defensif, Italia tidak ikut berperang). Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi (Italia berada di pihak Sekutu) dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat.

A. Sebab – sebab Perang Dunia I

Meletusnya Perang Dunia I terdapat dua sebab yang mempengaruhi, yaitu sebab umum dan sebab khusus.

1. Sebab Umum

a. Kemajuan Industri

Kemajuan industry di Eropa menimbulkan masalah baru dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Masing-masing Negara berusaha unntuk memajukan industri dalam negaranya, sehingga menimbulkan terjadinya persaingan diantara Negara-negara Eropa.

b. Politik Kolonialisme dan Imperialisme

Kemajuan industri yang dicapai itu mengakibatkan munculnya politik kolonialisme dan imperialisme. Masing-masing Negara berusaha untuk mendapatkan wilayah jajahannya yang luas sebagai tempat pengambilan bahan mentah atau bahan baku, maupun sebagai tempat pemasaran hasil-hasil produksi industrinya serta sebagai tempat menanam modal.

c. Politik Mencari Kawan

Keadaan fisik dan politik yang semakin tegang merupakan salah satu sebab yang mendorong Negara-negara untuk mencari kawan dalam menghadapi lawan. Setiap Negara merasa khawatir akan terjadinya perang secara tiba-tiba. Keadaan seperti ini mengakibatkan Eropa terbagi menjadi dua persekutuan atau blok, yaitu Triple Alliance tahun 1882 terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia, dan Triple Entente 1907 yang terdiri dari Perancis, Inggris dan Rusia. Sedangkan Negara-negara Eropa lainnya masuk dalam kedua persekutuan tersebut.

d. Perdamaian Bersenjata

Pada mulanya memang tidak ada perang, tetapi suasana tetap tegang dan panas. Negara-negara Eropa yang menjadi dua blok itu saling curiga mencurigai dan khawatir kalau tiba-tiba pecah perang besar, sedangkan persiapan belum selesai. Maka masing-masing Negara meningkatkan persenjataan dan tidak mau kalah dengan Negara lainnya.

2. Sebab Khusus

    Terbunuhnya Putra Mahkota Austria Francis Ferdinand di Sarajevo pada tanggal 28 Juni 1914 oleh Gavrilo Princip (anggota gerakan Serbia Raya). Kejadian tersebut telah menyulut meletusnya Perang Dunia I. ketika itu, ia bersama istrinya mengadakan kunjungan untuk melihat dari dekat latihan perang di daerah Bosnia. Ternyata latihan perang itu dianggap sebagai tantangan oleh pihak Serbia Raya (yang didukung oleh Rusia). Kemudian Austria mengirim ultimatum kepada Serbia yang disusul dengan pengumuman perang.

    Pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman mengumumkan perang dengan Rusia. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 1914 Perancis melancarkan serangan kepada Jerman. Begitu pula pada tanggal 14 Agustus 1914 Inggris menyerang Jerman. Dengan demikian, perang segera berkobar ke seluruh wilayah Eropa.

B. Jalannya Perang Dunia I

    Hampir semua Negara yang ada di Eropa terlibat Perang Dunia I. Pihak-pihak yang terlibat dalam Perang Dunia I adalah sebagai berikut.

1. Pihak Sentral (blok Jerman) yang terdiri dari 4 negara yaitu Jerman, Turki, Bulgaria, Austria-
    Hongaria

2. Pihak Sekutu (blok Perancis) yang terdiri dari 23 negara yang antara lain: Perancis, Rusia,
    Inggris, Italia, Amerika Serikat, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang dan lain-lain

    Pada mulanya Italia bersikap netral, namun tahun 1915 mengumumkan perang terhadap Austria. Begitu pula Amerika Serikat pada mulanya bersikap netral, namun pada tahun 1917 mengumumkan perang terhadap Jerman, karena Jerman melakukan perang laut tak terbatas, yang mengakibatkan kapal dagang Amerika Serikat ikut tenggelam.

Perang Dunia I yang melanda wilayah Eropa terbagi atas beberapa front atau wilayah peperangan, seperti:

1. Front Barat

Jerman dibawah pimpinan Jenderal Erich Friedrich Wilhem Ludendorff berhasil menduduki Belgia dan wilayah Perancis. Namun, Perancis berhasil memukul mundur jerman dibawah pimpinan Jenderal Joseph Jacques Cesaire Joffre dalam perang di tepi sungai Marne. Dengan kekalahannya itu Jerman mengumumkan “perang parit” di Verdum. Jerman mengerahkan pasukan secara besar-besaran, namun dapat dipukul mundur oleh Marsekal Ferdinand Foch dari Perancis

2. Front Timur

Jerman berhasil memukul Rusia di dekat Danau Masuri dan dalam pertempuran itu terkenal Marsekal Vonhindenburg, Ludendorff dan Von Mackensen dari Jerman. Akan tetapi akhirnya, antara Rusia dengan Jerman membuat perjanjian perdamainan di Brest Litowsk.

3. Front Italia

Italia berhasil dikalahkan oleh Jerman. 

4. Front Balkan

Pada mulanya Jerman di bawah Von Markensens mengalami kemenangan, sedangkan Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman, karena pasukannya terlalu lemah dalam menghadapi Jerman. Inggris menyerang Dardanella, tetapi dalam pertempuran di Gallipolli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki (dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha). Akhirnya, Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Inggris menghantam Bulgaria dan menyerah pada tahun 1918. Kemudian Turki diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina, dan Irak. Turki menyerah pada tahun 1918.

5. Front Laut

Perang ini terjadi di Jutland antara Pihak Inggris dengan Jerman. Namun tidak ada yang menang, sehingga Inggris mengadakan blockade-blokade terhadap pasukan Jerman, maka terjadilah perang perang kapal selam. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Semua kapal yang dianggap musuh oleh Jerman ditembak, termasuk kapal dagang Amerika Serikat juga ditenggelamkan oleh pasukan Jerman. Akhirnya, Amerika Serikat mengumumkan perang kepada Jermantahun 1917. Bantuan material maupun finansial Amerika Serikat tetap mengalir ke Eropa, menyebabkan jerman terdesak dan akhirnya kalah.

C. Akhir Perang Dunia I (11 November 1918)

    Blokade-blokade musuh yang sangat ketat ditambah dengan kekalahan Jerman, menyebabkan kehidupan rakyat Jerman semakin susah. Keadaan Jerman seperti ini menimbulkan gerakan dari kaum komunis (spartacis) yang hendak menggulingkan pemerintah. Jerman menghadapi serangan dua kali sekaligus yaitu serangan dari pihak sekutu dam pemberontakan dari kaum komunis. Karena serangan itu, Jerman terpaksa menyerah tahun 1918. Hitler menamakan gerakan spartacis itu sebagai tusukan pisau dari belakang punggung Jerman, yang menyebabkan Kaisar Wilhelm II turun takhta dan pemerintahan dipegang oleh Elbert (beraliran sosialis). Akhirnya, Jerman dijadikan republic dan selanjutnya menyerah kepada pihak sekutu.

    Sementara itu, di Austria timbul pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis dan kaum Slavia, yang mengakibatkan Kaisar Karl (pengganti kaisar Frans Joseph II) terpaksa turun takhta tahun 1918 sehingga Austria-Hongaria menjadi republic.

    Setelah Perang Dunia I berakhir, baik negara-negara yang menang perang maupun negara-negara yang kalah perang sibuk mengadakan perjanjian-perjanjian perdamaian, seperti:

1. Perjanjian Versailles (28 Juni 1918) antara pihak Jerman dengan Sekutu, yang isinya:

a. Jerman menyerahkan Alsace-Lorraine kepada Perancis dan Eupen Malmedy kepada Belgia

b. Danzig dan sekitarnya menjadi kota merdeka dibawah LBB

c. Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Perancis dan Jepang

d. Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 Milyar Mark emas

e. Angkatan Perang Jerman diperkecil

f. Kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Daerah Jerman sebelah barat
   sungai Rhijn (Rhein) diduduki leh sekutu selama 15 tahun.

g. Daerah Saar diperintah oleh LBB selama 15 tahun

    Dalam perjanjian Versailles itu peranannya dipegang oleh Woodrow Wilson (Presiden USA), Georges Clemenceau (Perancis), Lloyd George (Inggris) dan Vittorio Emanuele Orlando (Italia). Keempat orang ini dikenal sebagai The Big Four.

2. Perjanjian St. Germain (10 November 1919) antara Sekutu dengan Austria yang isinya antara lain:

a. Tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria.

b. Austria harus menyerahkan daerah Tirol selatan, Istria kepada Italia dan Bohemia, Moravia kepada Cekoslowakia.

3. Perjanjian Neuilly (27 November 1919) antara pihak Sekutu dengan Bulgaria yang isinya adalah Bulgaria menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani

4. Perjanjian Trianon (4 Juni 1920) antara Sekutu dengan Hongaria yang isinya antara lain:

a. Daerah Hongaria diperkecil

b. Keluarga Hapsburg tidak boleh menjadi raja di Austria-Hongaria

5. Perjanjian Sevres (20 Agustus 1920) antara sekutu dengan Hongaria yang isinya antara lain:

a. Daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel dan sekitarnya

b. Daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan

c. Smyrna dan Thracia diduduki oleh Yunani

d. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa

e. Armenia diberi status merdeka

f. Kurdi merdeka

    Perjanjian Sevres dipandang sangat menghina Turki, maka timbullah pemberontakan dari kaum nasionalis Turki dibawah pimpinan MUsatafa Kemal Pasha. Turki dijadikan republic dengan Mustafa Kemal Pasha menjadi presidennya. Ia tidak mengakui Perjanjian Sevres, sehingga Sekutu menyerang Turki, tetapi Turki dapat mempertahankan diri. Selanjutnya, Turki dapat memukul mundur Yunani dari daerah Smyrna (dekat kota Ankara) dan kemudian dibuatlah Perjanjian Lausanne (24 Juli 1923) antara pihak Sekutu dengan Turki. Perjanjian ini sebagai pengganti perjanjian Sevres yang isinya antara lain:

a. Thracia Timur kembali kepada Turki

b. Turki melepas daerah yang penduduknya bukan bangsa Turki seperti Arabia merdeka; Lybia
    diambil Italia; Mesir, Palestina, Irak, Cyprus diambil Inggris; Syria, Libanon diambil Perancis

c. Semua hak ekstra dan territorial dari bangsa asing dihapuskan

d. Turki tidak usah membayar kerugian perang

e. Turki tidak usah mengurangi angkatan perangnya

f. Turki harus melindungi minoriteit-nya

D. Akibat Perang Dunia I

    Perang Dunia I banyak membawa perubahan dan kehancuran baik bagi negara-negara yang menang maupun yang kalah. Perubahn tersebut terutama terjadi pada sektor politik, ekonomi, sosial dan budaya. Terjadinya perubahan-perubahan dalam masalah terirotial menyebabkan empat besar kerajaan tenggelam dan lahirnya negara-negara baru, diantaranya Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Hungaria, Mesir, Irak, Arabia, Syria, Libanon dan lain-lain. Danziq dinyatakan sebagai kota merdeka dibawah LBB, Alsace-Lorraine menjadi bagian Perancis, Eupen-Malmedy masuk Belgia dan semua daerah jajahan Jerman dijadikan wilayah Inggris, Perancis, Jepang, Austria.

    Kemudian muncul sistem baru yaitu sistem demokrasi. Namun sistem demokrasi itu tidak dapat mengatasi permasalahan baik politis maupun ekonomis, sehingga menimbulkan diktatorisme. Adapun gerakan-gerakan yang bersifat dictator di antaranya Fasisme Mussolini (Italia), Nazi Hitler (Jerman), Nasionalisme Etatisme (Turki), dan Diktaror Ploretariat (Rusia).

    Egoisme ekonomi mendominasi dalam usaha menetapkan perjanjian perdamaian setelah Perang Dunia I, dimana negara-negara yang menang dalam perang saling berebut dalam menuntut ganti rugi.

     Di Eropa negara-negara yang terlibat perang mengalami kerugian dan kerusakan dalam bidang perekonomian, industry, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Hal ini menyebabkan keadaan ekonomi Eropa semakin bertambah suram, sehingga timbul paham-paham politik ekonomi diantaranya Komunisme (Rusia), Fasisme (Italia), Nazi (Jerman), Etatisme (Turki).

    Kehancuran ekonomi ini bukan hanya melanda negara-negara Eropa yang terlibat dalam Perang Dunia I, tetapi juga negara-negara yang berada diluar wilayah Eropa, terutama negara-negara produsen (Amerika Serikat, Kanada, Brasil) dan juga negara-negara jajahan bangsa Barat.

    Kehancuran akibat Perang Dunia I berpengaruh juga dalam bidang sosial dimasyarakat Eropa, sehingga menjadi masalah utama bagi setiap negara-negara Eropa pada saat itu. Adapun akibat kehancuran itu adalah masyarakat kehilangan tempat tinggal dan tempat kerja.

Akhir Perang Dunia II

1. Berbagai Konferensi Selama Perang Dunia II

Beberapa konferensi yang diselenggarakan selama Perang Dunia II tentang strategi pertempuran ataupun perdamaian dunia, antara lain sebagai berikut.

a. Konferensi Atlantik
Konferensi Atlantik diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1941 antara Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) dan Winston Churcill (Perdana Menteri Inggris). Konferensi Atlantik menghasilkan piagam perdamaian yang disebut Piagam Atlantik (Atlantik Charter). Piagam Atlantik sebagai fondasi berdirinya PBB.

b. Konferensi Casablanca
Konferensi Casablanca diselenggarakan pada bulan Januari 1943 antara Franklin Delano Roosevelt dan Winston Churcill. Konferensi itu membahas perencanaan penyerbuan tentara Sekutu ke Eropa guna mengalahkan tentara blok Sentral (Poros atau blok Jerman).

c. Konferensi Moskow
Konferensi Moskow diselenggarakan pada bulan Oktober 1943 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Rusia (Vyacheslav Mikhailovich Molotov), Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Cordel Hull), dan Menteri Luar Negeri Inggris (Anthony Eden). Konferensi itu membahas tentang rencana pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian.

d. Konferensi Kairo
Konferensi Kairo diselenggarakan pada bulan November 1943 antara Franklin Delano Roosevelt, Winston Churcill, dan Chiang Kai-shek (Cina). Konferensi itu memutuskan bahwa mereka akan menggempur Jepang sampai menyerah.

e. Konferensi Teheran
Konferensi Teheran diselenggarakan pada Desember 1943 yang dihadiri Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Pada prinsipnya konferensi itu mendukung keputusan Konferensi Kairo dan bertekad melanjutkan kerja sama meskipun perang telah berakhir.

f. Konferensi Yalta
Konferensi Yalta diselenggarakan pada bulan Februari 1945 antara Josep Stalin, Franklin Delano Roosevelt, dan Winston Churcill. Konferensi berhasil mengambil keputusan, antara lain:
a. penyerahan Jerman tanpa syarat;
b. pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian dunia;
c. perencanaan penyelenggaraan konferensi di San Fransisco pada tanggal 25 April 1945.


2. Perjanjian-Perjanjian Pasca–Perang Dunia II

a. Perjanjian Sekutu–Jerman
Jerman merupakan salah satu negara “Pact Poros” yang hancur dalam PD II dan telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 7 Mei 1945. AS,Uni Soviet, dan Inggris membicarakan tentang pembagian Jerman, denazifikasi dan demiliterisasi Jerman. Perjanjian Sekutu–Jerman ditentukan oleh Harry S. Truman (Presiden Amerika Serikat), Josep Stalin (Presiden Uni Soviet), dan Clement Richard Attlee (Perdana Menteri Inggris) dalam Konferensi Postdam (2 Agustus 1945). Konferensi Postdam berisi, antara lain sebagai berikut.
1) Jerman yang dikuasai oleh empat negara Sekutu dibagi dua, yaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Jerman Timur, 1 zona dikuasai oleh Uni Soviet, sedangkan Jerman Barat, 3 zona dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
2) Kota Berlin yang terletak di tengah daerah pendudukan Uni Soviet juga dibagi dua. Berlin Timur diduduki oleh Uni Soviet dan Berlin Barat dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis.
3) Wilayah Danziq dan daerah Jerman di sebelah timur Sungai Oder dan Niesse diberikan kepada Polandia.
4) Demiliterisasi bagi Jerman.
5) Penjahat perang harus dihukum.
6) Jerman harus membayar kerugian perang.

b. Perjanjian Sekutu–Jepang
Perjanjian Sekutu–Jepang dilakukan di San Fransisco pada tahun 1945. Perjanjian tersebut berisi, sebagai berikut.
1) Kepulauan Jepang diperintah oleh tentara pendudukan Amerika Serikat (untuk sementara).
2) Kepulauan Kuril dan Sakhalin Selatan diserahkan kepada Uni Soviet, sedangkan Manchuria dan Taiwan diserahkan kepada Cina. Kepulauan Jepang di Pasifik diserahkan kepada Amerika Serikat. Korea akan dimerdekakan dan untuk sementara waktu dibagi dua wilayah pendudukan dengan batas 38° lintang utara. Di bagian utara diduduki Uni Soviet, sedangkan di selatan dikuasai oleh Amerika Serikat.
3) Penjahat perang harus dihukum.
4) Jepang harus membayar ganti rugi perang.

c. Perjanjian Sekutu dengan Negara Lainnya
Selain mengadakan perjanjian dengan Jerman dan Jepang, sekutu juga mengadakan perjanjian dengan negara-negara lain yang kalah berperang dalam Perang Dunia II.

1) Perjanjian Sekutu–Italia dilaksanakan di Paris pada tahun 1945 dengan beberapa keputusan, antara lain sebagai berikut.
a) Wilayah Italia diperkecil.
b) Triastie menjadi negara merdeka di bawah perwalian PBB.
c) Abbesynia dan Albania memperoleh kemerdekaannya kembali.
d) Semua jajahan Italia dan Afrika Utara dikuasai Inggris.
e) Italia harus membayar ganti rugi akibat perang yang ditimbulkannya.

2) Perjanjian Sekutu–Austria dilaksanakan di Austria pada tahun 1945 dengan berbagai keputusan, antara lain sebagai berikut.
a) Kota Wina dibagi menjadi empat wilayah pendudukan dan dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet.
b) Persyaratan lain menyusul karena belum ada keputusan dan persetujuan dari keempat negara pemenang Perang Dunia II di Wina.

3) Perjanjian Sekutu dengan Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Finlandia ditentukan di Paris tahun 1945 dengan beberapa keputusan yang pada intinya sama, yaitu:
a) setiap negara wilayahnya diperkecil;
b) setiap negara harus mengganti biaya perang.

Dunia Pada Akhir Perang Dunia II

Dunia Pada Akhir Perang Dunia II
Nasionalisme Libya
dipelopori Raja Idris El-Sanusi melawan penjajahan Italia pada 1916. dan berhasil merdeka pada 1949.
Ia mendeklarasikan Libya sbg negara merdeka dengan ibukota Tripoli
Menyatukan Tripolitania, Fezzan dan Cyrenaica pada 1949.
namun ia tersingkir oleh kudeta militer Muammar Khadafi pada 1969
Nasionalisme India
Nasionalisme timbul krn meningkatnya jumlah org terpelajar. dipimpin oleh Mahatma Gandhi
4 Konsep Mahatma Gandhi
Ahimsa (sikap anti kekerasan)
Satyagraha (tidak bekerja sama dgn kolonial Inggris)
Hartal (aksi pemogokan)
Swadesi (aksi pemboikotan)
didukung oleh Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, Banerji, dan Tikal. dihasilkan Kongres India yang dipelopori oleh Allan O'Hume
India merdeka pada 15 Agustus 1947
Muhammad Ali Jinnah hijrah ke Pakistan dan memerdekakan Pakistan
Pergerakan Nasioanal Mesir
Pemberontakan Arabi Pasha pada 1881-1882 utk mendirikan Mesir merdeka.
Gerakan ini dilanjutkan oleh Mohammad Naguib, bertujuan menguir penjajah Inggris dari Mesir. kudeta berhasil dicapai pada 13 Juli 1952
Transformasi politik dari kerajaan menjadi republik
Gamal Abdul Nasser berniat membebaskan rakyat Mesir dari kediktatoran Naguib.
Nasser menjadi presiden pada 1952 melalui pemilu. tetapi ia juga diktator.
Namun munculnya Naser dapat dikatakan sebagai simbol keberhasilan dekolonisasi di Afrika yg berlandaskan nasionalisme lokal
Gerakan Nasionalisme di Cina
Latar Belakang
Munculnya golongan pemuda China yang mendapatkan pendidikan barat. Mereka menginginkan format negara yang Modern.
Dominasi pemerintahan Mancuria di China, mendorong untuk melakukan perlawanan.
Kronologi
Pergerakan di China merupakan salah satu bentuk tarik-menarik antara dua kekuatan idiologi utama dunia, Nasionalisme dan Komunisme.
Wuchang Day 10 Oktober 1910 kemerdekaan cina yang di ploklamirkan oleh Dr.Sun Yat Sen
Dr.Sun Yat Sen wafat, digantikan oleh Chiang Kai Shek
Mao Zedong naik sebagai pemimpin cina yg berhaluan komunis. Chiang Kai Shek hijrah ke Taiwan
Akibat
Menguatnya kondisi internal rakyat China, hal ini ditandai dengan sikap kemandirian dan rasa nasionalisme yang tinggi dari rakyat China.


pergerakan nasional Filipina
Kronologi
Munculnya Liga Filipina dipimpin Jose Rizal tahun 1892 utk melawan dominasi penjajahan Spanyol
30 Deseember 1896 Jose Rizal dihukum mati oleh pemerintah Spanyol krn tuduhan mendalangi geakan Katipunan
Jose Rizal digantikan oleh Emilio Aguinaldo. ia meminta bantuan kpd USA utk menggempur Spanyol
12 Juni 1898 ia memproklamirkan kemedekaan Filipina.
USA ingin menguasai Sanyol, terjadi perang gerilya selama 4 thn
dekolonialisasi USA di Filipina pada 4 Juli 194 dan mengangkat Manuel Royas Y.Acuna sbg presiden
Nasionalisme Birma
berlangsung dalam rangka melepaskan diri dari jajahan Inggris. nasionalisme muncul oleh pindahnya pemerintah kolonial Inggris dari Mandalay ke Yangoon pada 1886.
penggerak kemerdekaan Birma dari kalangan mahasiswa disebut Thakin. yang terkenal adalah U Aung San
Ia mantan prajurit Burma Independece Army (BIA)
Ekonomi dan Politik Pasca PD II 

Lahirnya kekuatan negara-negara Adikuasa
Perang Dunia II berakhir dengan kemenangan sekutu, yang terdiri dari Inggris, Uni Soviet, Perancis, dan Amerika. Berakhirnya PD II membawa dampak yang sangat luas, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial kemanusian.
Bidang Politik
AS dan Uni Soviet sebagai negara Super Power.
Terjadinya persaingan antara AS dan USSR.
Munculnya negara baru di kawasan Asia dan Afrika yang dikenal sebagai negara dunia ketiga.
Adanya politik memecah belah dengan sasaran negara-negara seperti; Jerman, Vietnam, dan Korea.
Munculnya persekutuan negara-negara adikuasa demi keinginan bersama yi; NATO (USA) dan Pakta Warsawa (USSR).
Bidang Ekonomi
Tatanan ekonomi dunia menjadi kacau.
Jerman Barat dan Jepang muncul sebagai negara Industri.
1950 IBRD bersama USA, Inggris, dan Selandia Baru mengagas Colombo Plan (bantuan dari negara maju utk negara berkembang
Bidang sosial kemanusiaan
Golongan cerdik pandai semakin kuat kedudukannya.
Lahirnya PBB sebagai Organisasi dunia penyempurnaan LBB.
Bagaimana dengan Indonesia?
Posisi Indonesia semakin baik setelah dibukanya blokade ekonomi.
Kehidupan politik semakin baik setelah keluarnya Maklumat X tanggal 3 November 1945.
30 Mei 1958 Indonesia menerima bantuan Colombo Plan senilai 6,3 juta dollar US utk membangun jaringan listrik tenaga diesel

Runtuhnya Uni Soviet

Sejarah Uni Soviet dimulai dengan runtuhnya kekuasaan Tsar. Pemerintahan Tsar hancur karena kehabisan tenaga, korupsi dan kekurangan dukungan pada Perangg Dunia I. pada tahun 1917, Rusia mengalami dua kali revolusi. Revolusi pertama berhasil menurunkan Tsar Nicholas II dari tahta. Pemerintahan sementara segera dibentuk. Pada saat itu, Lenin sebagai pemimpin kelompok Bolshevik (berarti mayoritas) masih berada di Swiss, karena bantuan Jerman, maka Lenin dapat segera pulang ke Rusia.

    Lenin memerintahkan pengikutnya untuk tidak mengakui Pemerintahan sementara. Setelah merasa memperoleh dukungan mayoritas, Lenin memutuskan untuk merebut kekuasaan. Pada tanggal 7 November (25 Oktober menurut kalender kuno) 1917, kelompok Bolshevik mengambil alih kekuasaan. Inilah revolusi kedua (Revolusi Bolshevik). Lenin membentuk pemerintahan baru. Kabinetnya disebut Komisariat Rakyat Soviet. Ketuanya adalah Lenin dan komisaris urusan luar negeri dipegang oleh Leon Trotsky.

    Lenin berusaha membawa Rusia untuk keluar dari suasana perang. Ia memperkenalkan kebijaksanaan Ekonomi Baru (New Economi Policy-NEP) pada tahun 1921. Lenin menggunakan NEP dengan tujuan sebagai langkah mundur sementara untuk menuju komunisme. Namun, sebelum dapat melaksanakan program ekonominya, ia sudah meninggal dunia.

    Periode setelah Lenin adalah Stalin. Stalin mengalami Perang Dunia II dan Perang Dingin. Rusia merupakan salah satu negara pemenang dalam Perang Dunia II. Oleh karena itu, Rusia berhasil memperoleh kembali wilayahnya yang hilang pada Perang Dunia I. wilayah-wilayah tersebut antara lain Polandia Timur, Bessarabia, dan tiga negara Laut Baltik. Stalin menyatukan wilayah-wilayah tersebut menjadi bagian dari Uni Soviet.

    Uni Soviet memiliki 15 negara bagian. Negara-negara bagian itu adalah Rusia (Soviet), Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgiztan, Latvia, Lithuania, Moldavia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan. Kelima belas negara bagian itu berbentuk republic. Masing-masing negara bagian mewakili satu kelompok suku bangsa mayoritas.

Kekuasaan Stalin berakhir pada saat kematiannya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 6 Maret 1953. Pengganti Stalin adalah Nikita Khrushcev. Pada tahun 1964, Khrushcev diganti oleh Leonid Brezhnev. Kekuasaan Brezhnev berakhir dengan terpilihnya Mikhail Sergeyavich Gorbachev sebagai Sekretariat Jenderal Partai Komunis pada tahun 1985.

a. Latar Belakang keruntuhan Uni Soviet

    USSR (United of Soviet Socialist Republics) adalah salah satu negara adikuasa yang memiliki wilayah terluas di dunia. Kehidupan rakyatnya ditandai dengan kehidupan yang keras. Mereka lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, sehingga jiwa manusia kurang berharga. Pembunuhan dianggap hal biasa jika hal itu dirasa merugikan kehidupan Partai Komunis. Adapun tokoh-tokoh komunis yang terkemuka di Uni Soviet adalah Vladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Khrushcev dan Leon Trotsky.

    Tanda-tanda runtuhnya Uni Soviet sebenarnya sudah terlihat sejak pemerintahan Presiden Khrushcev. Khrushcev memberikan kebebasan yang terbatas baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya kepada rakyatnya. Hai ini mendorong rakyat Uni Soviet untuk mengubah kehidupannya dalam segala bidang yang selama ini dibelenggu kekuasaan komunis yang ketat.

Beberapa sebab runtuhnya Uni Soviet sebagai berikut.

1. Sifat Totaliter

    Pada saat berdirinya Uni Soviet merupakan negara totaliter proletariat. Pemerintahan dijalankan secara dictator, sehingga rakyat hidup dalam suasana ketakutan. Akibatnya, muncul kaum opportunis (pengjilat) untuk menyenangkan penguasa, sehingga menghambat kemajuan bangsa. Dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh KGB (polisi rahasia) yang sangat kejam.

2. Kemunduran Ekonomi

    Perekonomian Uni Soviet menganut sistem sosialisme dan dikelola secara sentralistik. Segalanya diputuskan oleh pemerintah pusat, dari produksi, harga, sampai distribusi barang. Akibatnya, perekonomian sulit berkembang bahkan mengalami stagnasi.

3.Bubarnya Pakta Warsawa

    Sejak April 1991, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa. Dengan demikian, Uni Soviet hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara bagian untuk memisahkan diri.

4. Komunisme sebagai Doktrin

    Tiap-tiap orang menyumbangkan tenaganya kepada negara sesuai kemampuannya, dan tiap-tiap orang akan menerima sesuai kebutuhannya. Hal ini tidak sesuai dengan sifat manusia, yang masing-masing berbuat dengan kemampuannya dan hasilnya digunakan sendiri secara bebas.

5. Banyaknya Etnis

    Uni Soviet terdiri atas 15 republik yang bergabung. Kekuasaan pemerintah pusat yang lemah karena situasinya berubah, menyebabkan negara-negara kecil dengan etnis yang bermacam-macam berusaha melepaskan diri. Negara-negara bagian yang terutama berusaha melepaskan diri adalah negara yang letaknya agak jauh dari Moskow.

6. Teknologi Informasi

    Berkembangnya teknologi elektronika berupa radio dan televise menyebabkan rakyat Uni Soviet merasa ketinggalan dengan melihat kemajuan di luar negeri. Rakyat menginginkan hak yang diperoleh sesuai dengan negara yang telah bebas.

7.Lahirnya Generasi Baru

    Generasi baru menganggap generasi tua mulai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka menginginkan perubahan dan pembaruan. Totaliter, komunisme, dan sentralisasi pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi. Tokoh-tokoh pembaruannya yaitu, Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin. Mereka berasal dari Rusia.

b. Gerakan Pembaruan di Uni Soviet

    Dalam perkembangan berikutnya, muncullah suatu gerakan pembaruan di Uni Soviet. Gerakan pembaruan tersebut menghendaki dihapusnya paham komunis. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Mikhail Gorbachev sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis. Pada tanggal 11 Maret 1985 menandai berakhirnya suatu suksesi, Mikhail Gorbachev terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet (PKUS). Hal ini sekaligus membuka lembaran baru bagi rakyat Uni Soviet untuk mengadakan suatu pembaruan diberbagai kehidupan.

Berbeda dengan para pemimpin Uni Soviet terdahulu, Mikhail Gorbachev bukanlah orang yang absolutis dan dictator. Namun, ia penuh keterbukaan. Pada awal kepemimpinannya, Gorbachev dihadapkan pada situasi didalam negari dan hubungan Uni Soviet dengan luar negeri yang buruk.

1. Situasi Dalam Negeri

    Pada saat itu, situasi di Uni Soviet sebagai berikut.

a. Produktivitas menurun

b. GNP-nya anjlok

c. Birokrasinya sangat berbelit

d. Chernobyl mengalami kebocoran

2. Hubungan Uni Soviet dengan Luar negeri

    Uni Soviet pun sedang mengalami masa-masa yang buruk dan hubungan luar negerinya, yaitu:

1. Masalah Afganistan

2. Masalah Kampuchea

3. Masalah Pakta Warsawa

4. Masalah Tanduk Afrika

5. Masalah Amerika Latin dan

6. Masalah tuntunan penjelasan dari semua negara tentang pencemaran yang ditimbulkan oleh kebocoran reactor nuklir di Chernobyl.

    Masalah-masalah tersebut melatarbelakangi Gorbachev untuk mengadakan perubahan dii Uni Soviet. Ia mencanangkan suatu ide untuk membuka jalan menuju ke arah pembaruan. Ide-ide pembaruan Gorbachev terkenal denggan nama “Perestroika”. Menurut Gorbachev, cakupan Perestroika sangat luas dan memiliki banyak dimensi. Perestroika merupakan sebuah konsep untuk revolusi yang multidimensional untuk memperbaiki semua yang telah hancur di Uni Soviet (restrukturisasi).

    Tujuan Perestroika Gorbachev adalah memulihkan konsep sosialismenya Lenin. Sedangkan, sasaran utamanya adalah menciptakan iklim moral dan spiritual yang baru dalam masyarakat. Pada dasarnya, Perestroika dijalankan dengan dasar “menambah sosialisme dan menambah demokrasi”, baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan, dan keamanan.

Perestroika terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Glasnost (Keterbukaan)

    Pelaksanaan Glasnost ditandai dengan dihapuskannya sistem penyensoran terhadap media massa, film, tulisan-tulisan, drama, dan kesenian. Tujuan Glasnost sebagai berikut:

a. Mencoba memulihkan kepercayaan rakyat

     Rakyat Uni Soviet bersikap apatis dan sinis terhadap keadaan negerinya. Sikap ini dilatarbelakangi dengan penindasan pemerintah terhadap rakyat selama tujuh decade. Dengan pelaksanaan Perestroika (khususnya Unsur Glasnost), pemerintah berusaha memperbaiki citranya.

b.Menjadikan rakyat sebagai unsur check dan balance

     Tujuan ini berisiko tetapi sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih memerhatikan pemerintah dan kebijaksanaan-kebijaksaannya. Oleh karena itu, muncullah kebebasan media massa untuk memuat segala macam tulisan yang selama ini tidak boleh dimuat.

Berikut ini merupakan contoh-contoh pelaksanaan Glasnost diberbagai bidang.

a. Dalam bidang politik : rakyat diberi kebebasan untuk mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang
    dianggap salah, juga boleh menyuarakan pendapat secara bebas

b. Dalam bidang ekonomi : rakyat diberi kebebasan untuk berusaha dalam meningkatkan kehidupannya,
    hak kepemilikan setuatu telah diakui, dan perusahaan swasta diperbolehkan berdiri

c. Dalam bidang sosial budaya : yaitu adanya jaminan kebebasan beragama, individu boleh menertibkan
    surat kabar. Media massa telah bergeser dari budaya rahasia menjadi budaya terbuka, dan lain-lain

2. Democratizatsiya

     Democratizatsiya adalah demokratisasi di segala bidang (terutama politik) dalam kehidupan di Uni Soviet. Sejak Revolusi Bolshevik 1917, sistem politik Uni Soviet bersifat monolitik. Namun, dengan adanya Perestroika (unsur Democratizatsiya), rakyat Uni Soviet bakal memilih wakil-wakilnya secara bebas untuk duduk di dalam Kongres Perwakilan Rakyat Uni Soviet

3. Rule of law

      Artinya adalah ditegakkannya pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum yang berlaku. Hak pribadi, kelompok, maupun hak asasi diakui keberadaannya dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuannya.

     Contoh restrukturisasi di bidang ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev adalah menata kembali sistem perekonomian yang dirasa sangat menghambat perkembangan ekonomi Uni Soviet dibawah kekuasaan komunis. Adapun lankah-langkah yang diambil sebagai berikut.

a. Sasaran pembaruan pertama ditekankan pada percepatan ekonomi dengan meningkatkan disiplin kerja
    dan investasi dalam bidang mesin berat

b. Daerah diberi wewenang untuk suatu peraturan perusahaan

c. Apabila suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, negara akan memberi subsidi operasional.

d. Petani swasta ditempatkan pada kedudukan keuangan yang sederajat dengan pertanian yang dikelola
    oleh negara

e. Negara mengizinkan kepemilikan sawsta secara penuh terhadap pabrik-pabrik berskala kecil

f. Mengizinkan penduduk untuk mempunyai hak milik termasuk mineral, peralatan dan saham.

    Itulah konsep pembaruan yang dilakukan oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Namun, konsep ini mengalami kegagalan dan membawa situuasi ekonomi, stabilitas politik dan kehidupan di masyarakat bertambah buruk. Dampak yang paling nyata dari konsep tersebut adalah adanya tuntutan dari negara-negara bagian untuk berdaulat sendiri dan hancurnya komunis di Uni Soviet. Usaha untuk merdeka dari negara-negara bagian didukung dengan kebangkitan nasionalisme etnis. Berbagai pergolakan etnis di republic-republik (negara bagian) Uni Soviet menambah semakin runcingnya perpecahan.

    Selain itu, Perestroika adalah jimat Presiden Mikhail Gorbachev untuk melakukan pembaruan di Uni Soviet. Namun, kebijaksanaan pembaruan Gorbachev menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kelompok. Gorbachev mengatakan bahwa kelompok yang mendukungnya adalah golongan generasi muda Soviet, sedangkan kelompok yang kontra adalah golongan lama (tua dan konservatif). Kelompok yang kontra terhadap kebijakan Gorbachev pada puncaknya berusaha melakukan kudeta. Mereka melakukan usaha penggulingan terhadap Gorbachev pada tanggal 19 Agustus 1991. Namun, kudeta ini gagal. Tokoh-tokoh kudeta terhadap Gorbachev antara lain Menteri Pertahanan Dimitri I Yazov, ketua KGB Vlandimir Krychkov, Wapres Gennady Yanayev, dan Presiden Himpunan Fasilitas Komunikasi, Transpormasi, Kontrusi, Industri dan perusahaan negara yaitu Alexander I Tizyakov.

    Setelah kudeta tersebut mengalami kegagalan, Gorbachev berhasil memegang kekuasaan kembali. Gebrakan pertama yang dilakukan Gorbachev adalah pernyataan mengundurkan dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal PKUS (Partai Komunis Uni Soviet). Gebrakan itu disusul dengan sebuah dekrit yang berisi pembubaran PKUS. Mikhail Gorbachev melakukan pembubaran PKUS pada tanggal 24 Agustus 1991. Sebab-sebab pembubaran PKUS adalah tokoh-tokohnya banyak terlibat dalam kudeta.

    Kudeta di Uni Soviet pada tanggal 19 Agustus 1991 dan pembubaran PKUS pada tanggal 24 Agustus 1991 menambah gejala-gejala perpecahan yang sebelumnya sudah terjadi di republik-republik yang terdapat di Uni Soviet. Republic-republik itu bertambah semangat untuk menyatakan kemerdekaannya dan lepas dari kekuasaan Uni Soviet. Sebenarnya masalah perpecahan republic ini sudah terjadi sebelum terjadi kudeta di Uni Soviet.

    Dari kelima belas republic negara bagian Uni Soviet, Georgia adalah negara pertama yang mengeluarkan deklarasi Union Treaty (perjanjian Uni). Georgia mengeluarkan Union Treaty pada tanggal 9 Maret 1990, namun pada tanggal 10 November 1990 akan mengupayakan kemerdekaan penuh. Langkah Georgia diikuti oleh Lithuania. Negara ini berhasil mengeluarkan deklarasi kemerdekaannya, yaitu pada tanggal 11 Maret 1990. Negara-negara bagian yang lain kemudian mengikuti memerdekakan diri (15 Republik) sampai Uni Soviet dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1991.

    Dengan dibubarkannya PKUS dapat diartikan bubar juga Uni Soviet karena Partai Komunis dapat disamakan dengan Uni Soviet. Partai inilah yang menciptakan Uni Soviet, dengan merebut kekuasaan di Rusia padaa tahun 1917. Selanjutnya, Rusia berhasil meluaskan republic-republik lain dari bekas kekuasaan Tsar.

INDONESIA PADA MASA ERA REFORMASI

Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum,sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi. Bahkan krisis kepercayaan telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir seluruh rakyat indonesia mendukung sepenuhnya gerakan reformasi tersebut             1. Pengertian dan Agenda sistem pemerintahan Reformasi             Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan perikehidupan baru dan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi merupakan formulasi  menuju indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan gerakan reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu Mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi indonesia yang demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan.[1]             2. Latar belakang lahirnya masa pemerintahan Reformasi             Krisis finansial Asia yang terjadi sejak tahun 1997 menyebabkan ekonomi indonesia melemah. Keadaan memburuk. Adanya sistem monopoli di bidang perdagangan, jasa, dan usaha. Pada masa orde baru, orang-orang dekat dengan pemerintah akan mudah mendapatkan fasilitas dan kesempatan bahkan mampu berbuat apa saja demi keberhasilan usahanya. Terjadi krisis moneter. Krisis tersebut membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia dan bidang usaha. Banyak perusahaan yang ditutup sehingga terjadi PHK dimana-mana dan menyebabkan angka pengangguran meningkat tajam serta muncul kemiskinan dimana-mana dan krisis perbankan. KKN semakin merajalela, ketidakadilan dalam bidang hukum, pemerintahan orde baru yang otoriter dan tertutup, besarnya peranan militer dalam orde baru, adanya 5 paket UU serta memunculkan demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total.[2]             3. Munculnya Gerakan Reformasi             Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan reformasi. Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi dan hukum. Pemerintahan orde baru dipimpin presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi, yaitu:             a. Krisis Politik             Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi pancasila. Namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan presiden Soeharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan orde baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari,oleh dan untuk penguasa. Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis.[3]             Ciri-ciri kehidupan politik yang represif, yaitu: 1. Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh   sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indinesia) 2. Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. 3. Terjadinya Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya. 4. Pelaksanaan Dwifungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan 5. Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui sidang umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.             b. Krisis Hukum             Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukumpun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif).             Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia tenggara sejak juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp. 2,575.00 menjadi 2,603.00 per dollar Amerika serikat. Pada bulan desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp. 5,000.00 per dollar. Bahkan pada bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp. 16,000.00 per dollar. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti: 1. Hutang luar negeri indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.             d. Krisis Sosial             Krisis politik, hukum dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan dibeberapa daerah. Ketimpangan perekonomian indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.             e. Krisis Kepercayaan             Krisis multidimensional yang melanda bangsa indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Kronologi peristiwa reformasi secara garis besar, kronologi gerakan reformasi yaitu  sebagai berikut: 1. Sidang Umum MPR (maret 1998) memilih Soeharto dan B.J Habibie sebagai presiden dan wakil presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Soeharto membentuk dan melantik kabinet Pembangunan VII. 2. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan (sembako), penghapusan KKN dan mundurnya Soeharto dari kursi Kepresidenan. 3. Pada tanggal 12 mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa universitas Trisakti jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan empat orang mahasiswa (elang mulia lesmana, Hery Hartanto, Hafdhin A. Royan, dan Hendriawan Sie) tertembak hingga tewas dan puluhan mahasiswa lainnya mengalami luka-luka. Kematian empat mahasiswa tersebut mengobarkan semangat para mahasiswa dan kalangan kampus untuk menggelar demonstrasi secara besar-besaran. 4. Pada tanggal 13-14 mei 1998, di jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga kegiatan masyarakat menalami kelumpuhan. Dalam peristiwa itu, puluhan toko dibakar dan isinya dijarah, bahkan ratusan orang mati terbakar. 5. Pada tanggal 19 mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di jakarta dan sekitarnya menduduki DPR dan MPR pada saat yang bersamaan, tidak kurang dari satu juta manusia berkumpul di alun-alun utara keraton yogyakarta untuk menghadiri pisowanan agung, guna mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Buwana X dan Sri Paku Alam VII. 6. Pada tanggal 19 mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR/DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar presiden Soeharto mengundurkan diri. 7. Pada tanggal 20 mei 1998, presiden soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto 8. Pada tanggal 21 mei 1998, pukul 10.00 di istana negara, presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden RI dihadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung.             Berdasarkan pasal 8 UUD 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.j.Habibie sebagai presiden RI. Pada waktu itu juga B.J habibie dilantik menjadi presiden RI oleh ketua MA.             Beberapa sebab lahirnya gerakan reformasi adalah krisis moneter,ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, dan kepercayaan terhadap pemerintahan soeharto. Nilai tukar rupiah terus merosot. Para investor banyak yang menarik investasinya. Inflasi mencapai titik tertinggi dan pertumbuhan ekonomi mencapai titik terendah selama pemerintahan orde baru. Kehidupan politik hanya kepentingan para penguasa. Hukum dan lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsi dan peranannya. Pengangguran dan kemiskinan terus meningkat. Nilai-nilai budaya bangsa yang luhur tidak dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah sampai pada titik yang paling kritis. Oleh karena itu, krisis kehidupan masyarakat indonesia sering disebut sebagai krisisi multidimensional. Demonstrasi bertambah gencar dilaksanakn oleh para mahasiswa, terutama setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 mei 1998. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa tuntutan, seperti:             1. Adili soeharto dan kroni-kroninya             2. Laksanakan Amandemen UUD 1945             3. Penghapusan Dwifungsi ABRI             4. Pelaksanaan Otonomi daerah seluas-luasnya             5. Tegakkan Supersemar Hukum             6. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN             Setelah peristiwa penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 mei 1998, seluruh lapisan masyarakat indonesia berduka dan marah, akibatnya, tragedi ini diikuti dengan peristiwa anarkis di ibukota dan di beberapa kota lainnya pada tanggal 13-14 mei 1998, yang menimbulkan banyak korban baik jiwa maupun material. Semua peristiwa tersebut makin meyakinkan mahasiswa untuk menguatkan tuntutan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan. Pilihan aksi yang kemudian dipilih oleh kebanyakan kelompok massa mahasiswa untuk mendorong turunnya Soeharto mengerucut pada aksi pendudukan gedung DPR/MPR. Pendudukan Gedung DPR/MPR RI adalah peristiwa monumental dalam proses pelengseran Soeharto dari tampuk kekuasaan presiden dan tuntutan reformasi. Dalam peristiwa ini, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus bergabung menduduki gedung DPR/MPR untuk  mendesak Soeharto mundur.[4]             4. Sistematika Pelaksanaan UU 1945 pada masa Orde Reformasi             Pada masa orde Reformasi demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada pancasila dan UUD 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat Reformasi, dimana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/ perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.             Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Reformasi telah banyak memberi ruang gerak kepada parpol dan komponen bangsa lainnya termasuk lembaga permusyawaratan rakyat dan perwakilan rakyat mengawasi dan mengontrol pemerintah secara kritis sehingga dua kepala negara tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatannya selama 5 tahun karena dianggap menyimpang dari garis Reformasi.[5]             Ciri-ciri umum demokrasi Pancasila pada masa orde Reformasi: 1. Mengutamakan musyawarah mufakat 2. Mengutamakan Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara 3. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain 4. Selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan 5. Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah 6. Dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur 7. Keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan 8. Penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik dan lembaga swadaya masyarakat. 9. Pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif 10. Penghormatan kepada beragam asas, ciri dan aspirasi dan program parpol yang memiliki partai 11. Adanya kebebasan mendirikan partai sebagai aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia 5. Sistem pemerintahan Pada masa Orde Reformasi             Sistem pemerintahan masa orde baru reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai bersikut:             a. Kebijakan pemerintah yang memberi ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 UUD 1945 dapat terwujud dengan dikeluarkannya  UU No 2 / 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multipartai             b. Upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta tanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR No IX/MPR/1998 yang ditindak lanjuti dengan UU no 30/2002 tentang KOMISI pemberantasan tindak pidana korupsi             c. Lembaga MPR sudah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan dengan menuntut adanya laporan pertanggung jawaban tugas lembaga negara, UUD 1945 di amandemen, pimpinan MPR dan DPR dipisahkan jabatannya, berani memecat presiden dalam sidang istimewanya.             d. Dengan Amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden paling banyak dua kali masa jabatan, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat mulai dari pemilu 2000 dan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama pilihan langsung rakyat adalah Susilo Bambang Yodoyono dan yoesuf kalla, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara melainkan lembaga yang kedudukannya sama dengan presiden, MA, BPK, kedaulatan rakyat tidak lagi ditangan MPR melainkan menurut UUD.             Di dalam amandemen UUD 1945 ada penegasan tentang sistem pemerintahan presidensial tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat. Dengan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 6. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan B.J. Habibie untuk mewujudkan Tujuan dari Reformasi             a. Kebijakan dalam bidang politik Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa orde baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut yaitu: ·         UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik ·         UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum ·         UU No. 4 tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan DPR/MPR             b. Kebijakan dalam bidang ekonomi Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU no 5 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen             c. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan pers         Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat dapat menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Disamping kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam Pers dilakukan dengan cara menyederhanakan Permohonan Surat Ijin Usaha Penerbitan (SIUP)             d. Pelaksanaan Pemilu Pada masa pemerintahan B.J Habibie berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Dalam pemerintahan B.J Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah Timor Timur. B.J Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur.             Masa Reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: a)      Keluarnya ketetapan MPR RI No X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi b)      Ketetapan No VII/MPR/1998 tentang pencabutan Tap MPR tentang Referendum c)      Tap MPR RI No XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN d)     Tap MPR RI No XII/MPR/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI e)      Amandemen UUD 1945 sudah sampai Amandemen I,II,III,IV Kesimpulan             Reformasi merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan social. Reformasi bertujuan untuk menata kembali keuidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde baru, apalagi untuk menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun, karena pemerintahan Orde Baru pimpinan soeharto dipandang tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka soeharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara indonesia yang akan datang. Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban  baik jiwa maupun harta akan gagal. Untuk itu, kita sebagai pelajar indonesia harus dan wajib penjaga kelangsungan reformasi agar berjalan sesuai dengan harapan para pahlawan reformasi yang gugur